Proses Perumusan Kebijakan



PROSES  PERUMUSAN  KEBIJAKAN  
      
PENDAHULUAN
          Salah  satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus Kebijakan Publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara secara sistematik, diperlukan sebuah proses yang  yang sistematis. Meskipun proses itu tidak selalu bersifat kaku, proses perumusan kebijakan memungkinkan sistem pemerintahan dalam merumuskan kebijakan menjadi teratur.
            Sebagian besar tugas dalam proses perumusan kebijakan terletak pada para pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang dipimpin oleh seorang menteri di suatu departemen.Selain proses ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah lembaga-lembaga non pemerintah juga biasanya terlibat terutama pada proses pengusulan isu dan agenda kebijakan serta pengevaluasiannya.
            Cara yang paling sering ditempuh untuk membuat kebijakan adalah membagi proses perumusannya kedalam beberapa langkah yang jelas dan mudah diidentifikasi secara terpisah

PEMAIN KEBIJAKAN
       Sebagai kebijakan Negara, perumus kebijakan publik pada dasarnya diserahkan kepada pejabat publik. Warga Negara secara inidividu dapat berpartisipasi,terutama dalam memberikan masukan mengenai isu publik yang perlu direspon oleh kebijakan.
            Sebagai kebijakan Negara, perumusan kebijakan publik pada dasarnya diserahkan kepada para pejabat publik. Namun demikian, dalam beberapa aspek waranegara secara individu bisa berpartisipasi, terutama dalam memberi masukan mengenai isu-isu publik yang perlu direspon oleh kebijakan.
            Para pemain kebijakan yang terlibat dalam perumusan kebijakan berbeda antara Negara maju dan berkembang (Winarno,2004 ). Di Negara berkembang, seperti Indonesia, perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh elit politik dengan pengaruh massa rakyat relative kecil. Struktur pembuat kebijakan dinegara berkembang cenderung lebih sederhana dibanding Negara-negara maju.
         Di Negara-negara maju setiap penduduk pada umumnya telah memiliki kesadaran tinggi terhadap hak politik warga Negara.
Proses dari struktur pembuatan kebijakan dinegara-negara maju lebih kompleks.
Para pemain kebijkan dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu  :
1.     Pemain resmi/formal
2.    Pemain tidak resmi ( non formal )
Pemain kebijakan formal adalah : presiden termasuk menteri dan pejabat publik yang membantunya (eksekutif ), badan-badan administrasi pemerintah, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif.
Pemaian kebijakan non formal : mencakup kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, dan warga Negara individu. Kelompok kepentingan memainkan peranan penting dihampir semua Negara.
       Di Negara yang menganut sistem Demokrasi, partai-partai politik sangat berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan. Pada masyarakat modern, peran-peran partai politik sering disebut sebagai “Pelaku”, artinya : yang berusaha merumuskan tuntutan-tuntutan dari masyarakat dan kelompok kepentingan menjadi agenda kebijakan.
       Istilah lain untuk Pemain Kebijakan adalah : Steakholder kebijakan. Steakholder          ( pemangku kepentingan ), yang dimaksudkan disini adalah individu, kelompok, lembaga yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan. Steakholder kebijakan bisa menncakup aktor yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik, para penerima manfaat, maupun para korban yang dirugikan oleh sebuah kebijakan publik.  Dengan  demikian,  steakholder kebijakan publik bisa mereka yang mendukung atau menolak.
Steak Holder kebijakan publik dapat dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu  :
1.  Steak Holder kunci
 Mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan. Steakholder kunci mencakup unsure eksekutif  sesuai tingkatannya, legislative dan lembaga-lembaga pelaksana program pembangunan.
Misalnya, steak holder kunci untuk suatu kebijakan di bidang pendidikan ditingkat kabupaten. Adalah : a. Pemerintah kabupaten
                                    b. DPRD
                                    c. Dinas Pendidikan yang membawahi langsung program
                                 pendidikan diderah tersebut
2.  Steak Holder Primer
 Mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek. Mereka biasanya dilibatkan kepada proses pengambilan keputusan, terutama dalam penyerapan aspirasi publik.
Steak Holder Primer bisa mencakup :
a.    Masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak ( baik positif maupun negatif) oleh suatu kebijakan.
b.    Tokoh Masyarakat
c.    Pihak Manajer publik, yakni : lembaga atau badan publikyang bertanggung jawab dalam penentuan suatu keputusan

3.  Steak Holder sukunder
Mereka yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, daruhi keputusan  proyek, namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mereka turut bersuara dan berupaya untuk mempengaruhi keputusan legal pemerintah.
Contoh : -  PGRI, IDI, HIPMI ( organisasi professional )
-      Lembaga swadaya masyarakat ( LSM )
-       Organisasi sosial ( ORSOS )
Proses perumusan kebijakan, mengikuti ketentuan logis sebagai berikut  :
1.     Pemerintah menyadari bahwa sebuah respon diperlukan untuk mengatasi masalah
2.    Pemerintah menyeleksi aksi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah
3.    Pemerintah menetapkan sebuah solusi
4.    Pemerintah menerapkan atau mengimplementasikan solusi yang telah dipilih
5.    Pemerintah mengajukan pertanyaan “ Apakah kebijakan berjalan baik ?”
Penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan, yaitu pengembangan ide, realisasi, dan evaluasi. Proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam, seperti :-
-      identifikasi isu,
-      merumuskan agenda kebijakan
-      melakukan konsultasi
-      menetapkan keputusan
-    menerapkan kebijakan
-   mengevaluasi  kebijakan


MENGELOLA PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

            Para ahli kebijakan umumnya meyakini  bahwa proses yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Keuntungan dari pendekatan proses dalam perumusan kebijakan :

1.     Memberi penjelasan bagaimana sebuah kebijakan dibuat baik dimasa lalu maupun dimasa yang akan datang

2.    Bersifat Normatif, menunjukkan sebuah standar atau pedoman tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para pemain kebijakan
3.    Menekankan bahwa pemerintahan adalah sebuah proses, bukan semata-mata kumpulan lembaga-lembaga
4.    Membagi fenomena kompleks kedalam beberapa langkah yang terukur dan memungkinkan para pemain kebijakan memfokuskan pada berbagai isu, namun tetap berpijak pada kerangka kegiatan yang jelas

Proses perumusan kebijakan, tidak berjalan dengan sendirinya dan dilakukan oleh hanya sebuah lembaga atau seorang pemain kebijakan. Pada beberapa tahapan tertentu, perumusan kebijakan mungkin bagian  dari tugasnya menteri dan spesialis kebijakan             ( identifikasi kebijakan ) dan penetapan agenda kebijakan ); tugas cabinet ( penetapan keputusan ); atau tugas departemen dan lembaga sektoral ( implementasi ).

       Proses perumusan kebijakan, perlu dikelola secara terintegrasi, diantara lembaga dan actor yang terlibat. Dalam konteks pemain kebijakan, yang formal saja, sedikitnya ada beberapa pihak yang terlibat, diantaranya  :
1.     POLITISI
Yaitu  : Anggota DPR dan para menteri serta sifatnya yang harus mempertimbangkan implikasi politisi dari sebuah rancangan kebijakan

2.    PENASEHAT KEBIJAKAN
Yaitu  :  Para pejabat dan penasihat kebijakan di departemen-departemen, lembaga-lembaga dan pusat pembuatan kebijakan yang merancang dan merumuskan draft secara rinci, mengkoordinasikan tindakan pemerintah dan mengelola proses perumusan kebijakan sesuai langkah-langkah yang ditetapkan

3.    ADMINISTRATOR
Yaitu   :  Para pegawai atau staf dilembaga-lembaga yang memiliki tugas mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan kabinet, menyediakan logistic dan bahan-bahan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan.

       Pengelola proses tersebut tidaklah sederhana. Ia berhadapan dengan kompleksitas kegiatan, keterbatasan sumber daya dan kompetensi, tekanan waktu, dan tumpang tindih peranan.

       Keberhasilan Manajemen ini sangat tergantung pada komitmen, integritas, koordinasi dan prosedur yang jelas, sumber daya yang memadai, serta kejelasan peran dan kapasitas dalam merencanakan dan melaksanakan Program Pelayanan Sosial.
 

Komentar