Langsung ke konten utama

Mubes IMS FISIP UR

Menciptakan Mahasiswa Sosiologi yang Perspektif, Produktif, Inspiratif, dan Kreatif”, itulah tema yang diangkat oleh Ikatan Mahasiswa Sosiologi (IMS) dalam Musyawarah Besar (Mubes) yang dilaksanakan di Gedung Dekanat FISIP UR pada Sabtu-Minggu (23-24/06) lalu. Mubes yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri juga oleh Nurhamlin, Ketua Jurusan Sosiologi.
Dalam Mubes ini, IMS tidak hanya membahas dan merubah undang-undang Sosiologi, tetapi juga melakukan Laporan Pertanggung Jawaban kepemimpinan tahun 2011, membahas Anggaran Belanja dan Anggaran Rumah Tangga, serta melaksanakan pemilihan Ketua IMS. Dalam pemilihan ketua, kepengurusan akan menentukan kriteria dan menunjuk bakal calon yang akan menjadi ketua IMS selanjutnya melalui musyawarah.
Dari masing masing angkatan, mulai dari angkatan 2005-2011 mengutus tujuh hingga sepuluh orang per angkatan untuk menjadi anggota sidang. ‘’Dengan sistem pemilihan IMS melalui musyawarah ini, jadi Sosiologi tidak perlu melakukan Pemira lagi,’’ ungkap Robi Armilus, ketua pelaksana Mubes Sosiologi kepada Tekad pada Minggu (24/06) lalu.
Oleh karenanya, Robi mengungkapkan bahwa Jurusan Sosiologi adalah jurusan pertama khususnya di FISIP UR yang memilih ketua atau pun bupati mahasiswa langsung dalam forum musyawarah, bukan dalam bentuk pemira.
Salah seorang peserta Mubes, Suryadi mengungkapkan, ‘’Mubes ini juga memberikan proses belajar bagi mahasiswa Sosiologi, khususnya angkatan 2011 untuk mengetahui mekanisme persidangan sebagai bekalnya kelak di lingkup masyarakat luas,’’ ungkap Suryadi pada Senin (25/06) lalu. Ia juga berharap agar Sosiologi ke depannya semakin peduli terhadap kegiatan mahasiswa dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan segenap mahasiswa lain.

 sumber : https://tabloidtekad.wordpress.com/2012/11/10/sosiologi-bermusyawarah-pemira-tidak-perlu-lagi/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proses Perumusan Kebijakan

PROSES   PERUMUSAN   KEBIJAKAN           PENDAHULUAN           Salah   satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus Kebijakan Publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara secara sistematik, diperlukan sebuah proses yang   yang sistematis. Meskipun proses itu tidak selalu bersifat kaku, proses perumusan kebijakan memungkinkan sistem pemerintahan dalam merumuskan kebijakan menjadi teratur.             Sebagian besar tugas dalam proses perumusan kebijakan terletak pada para pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang dipimpin oleh seorang menteri di suatu departemen.Selain proses ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah lembaga-lembaga non pemerintah juga biasanya terlibat terutama pada proses pengusulan isu dan agenda kebijakan serta pengevaluasiannya.             Cara yang paling sering ditempuh untuk membuat kebijakan adalah membagi proses perumusannya kedalam beberapa langkah yang jelas dan mudah diidentifikasi secara terpisah PEMAIN KEBIJAKAN        Se

Teori Sistem Sosial

Teori system sosial menjelaskan tentang dinamika oganisasi dalam istilah-istilah dari jaringan sosial- hubungan dan interaksi orang didalam dan diuar organisasi. Blau dan Scott (1962) mengenalkan dua prinsip dasar yang membantu mendefinisikan sistem sosial. Salah satunya adalah susunan hubungan-hubungan sosial, atau pola-pola dari interaksi-interaksi sosial didalam sistem sosial.. Yang lain adalah budaya, atau nilai-nilai kebersamaan dari orang-orang di dalam sistem sosial. Hal ini berguna untuk mengingat bahwa susunan hubungan sosial dan budaya dari organisasi dapat dilihat secara formal, informal atau holistik. Struktur sosial ditentukan oleh jenis interaksi sosial, antara orang dengan berbagai status dalam organisasi. Tindakan Sosial mengacu pada jenis dan tingkat interaksi di antara mereka dalam sebuah organisasi, apakah mereka lebih tinggi, rendah, atau berorientasi pada teman sebaya. Misalnya, penting untuk dicatat bagaimana-sering dan panjangnya orang bercakap-cakap satu de

Fungsi sosiologi dalam pembangunan

Dalam pembangunan dikenal adanya tahapan perencanaan, penerapan atau pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencaaan perlu diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, yang menjadi kajian sosiologi yaitu pola interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, saluran komunikasi. Ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pihak yang menjadi pelopor pembangunan. Pada tahap pelaksanaan perlu adanya perhatian terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat, dengan mengadakan penelitian terhadap polapola kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Dengan mengetahui kekeuatan sosial tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pembangunan. juga diperlukannya pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi Pada tahap evaluasi dilakukan analisis terhadap efek pembangunan sosial. Sehingga bisa diketahui sejauh mana pembangunan sosial itu berhasil atau kurang berhasil terhadap masya