Langsung ke konten utama

Konsep Gender




    Konsep Gender
Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1969) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada penafsiran yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oaklay (1972). Sebagaimana Stoller, atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.[1] Selanjutnya, Harding menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perspektif terpisah dan perbedaan hearki sosial yang mempengaruhi apa yang dilihat dan dikomunikasikan karena perempuan dan minoritas lainnya mempersepsikan dunia secara berbeda dari kelompok yang berkuasa yaitu laki-laki.
Jalan yang menjadikan kita maskulin  atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan  interprestasi biologis oleh kultur kita. Gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga,  seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya (Mosse, 2007: 2). Menjernihkan perbedaan antara seks dan gender, yang menjadi  masalah adalah adanya kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Gender merupakan konstruksi sosial sering  dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan oleh masyarakat. Perbedaan gender telah melahirkan berbagai  ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu.

1.      Gender dan Marginalisasi Perempuan
Sesungguhnya, timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan Negara merupakan sebagai akibat dari marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki ataupun kaum perempuan.[2] Marginalisasi terhadap perempuan ataupun laki-laki sudah terjadi sejak dalam  rumah tangga dengan bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan.
Salah satu contoh marginalisasi perempuan dalam permainan tradisional pondok-pondok adalah anak perempuan lebih diarahkan pada pemilihan peran domestik seperti memasak dan merawat anak sedangkan anak laki-laki diarahkan pada pemilihan peran pada ranah publik seperti bekerja, dan menjadi seorang pembeli atau  menjadi kepala rumah tangga. 
2) Gender dan Subordinasi
Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk subordinasi gender yang dimaksud.[3]


[1] Kantor Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Women Support II/CIDA, gender dan pembangunan, 2001, halm. 15.
[2] Rian Nugroho, Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.
[3] Ibid., h. 11.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proses Perumusan Kebijakan

PROSES   PERUMUSAN   KEBIJAKAN           PENDAHULUAN           Salah   satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus Kebijakan Publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara secara sistematik, diperlukan sebuah proses yang   yang sistematis. Meskipun proses itu tidak selalu bersifat kaku, proses perumusan kebijakan memungkinkan sistem pemerintahan dalam merumuskan kebijakan menjadi teratur.             Sebagian besar tugas dalam proses perumusan kebijakan terletak pada para pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang dipimpin oleh seorang menteri di suatu departemen.Selain proses ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah lembaga-lembaga non pemerintah juga biasanya terlibat terutama pada proses pengusulan isu dan agenda kebijakan serta pengevaluasiannya.             Cara yang paling sering ditempuh untuk membuat kebijakan adalah membagi proses perumusannya kedalam beberapa langkah yang jelas dan mudah diidentifikasi secara terpisah PEMAIN KEBIJAKAN        Se

Teori Sistem Sosial

Teori system sosial menjelaskan tentang dinamika oganisasi dalam istilah-istilah dari jaringan sosial- hubungan dan interaksi orang didalam dan diuar organisasi. Blau dan Scott (1962) mengenalkan dua prinsip dasar yang membantu mendefinisikan sistem sosial. Salah satunya adalah susunan hubungan-hubungan sosial, atau pola-pola dari interaksi-interaksi sosial didalam sistem sosial.. Yang lain adalah budaya, atau nilai-nilai kebersamaan dari orang-orang di dalam sistem sosial. Hal ini berguna untuk mengingat bahwa susunan hubungan sosial dan budaya dari organisasi dapat dilihat secara formal, informal atau holistik. Struktur sosial ditentukan oleh jenis interaksi sosial, antara orang dengan berbagai status dalam organisasi. Tindakan Sosial mengacu pada jenis dan tingkat interaksi di antara mereka dalam sebuah organisasi, apakah mereka lebih tinggi, rendah, atau berorientasi pada teman sebaya. Misalnya, penting untuk dicatat bagaimana-sering dan panjangnya orang bercakap-cakap satu de

Fungsi sosiologi dalam pembangunan

Dalam pembangunan dikenal adanya tahapan perencanaan, penerapan atau pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencaaan perlu diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, yang menjadi kajian sosiologi yaitu pola interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, saluran komunikasi. Ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pihak yang menjadi pelopor pembangunan. Pada tahap pelaksanaan perlu adanya perhatian terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat, dengan mengadakan penelitian terhadap polapola kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Dengan mengetahui kekeuatan sosial tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pembangunan. juga diperlukannya pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi Pada tahap evaluasi dilakukan analisis terhadap efek pembangunan sosial. Sehingga bisa diketahui sejauh mana pembangunan sosial itu berhasil atau kurang berhasil terhadap masya