Langsung ke konten utama

Donor Darah BEM FISIP UR

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (BEM Fisip Unri) mengadakan acara donor di lingkungan kampus Fisip Unri Panam. Kegiatan ini berlansung pada Sabtu (21/2/2015) pukul 8.00 hingga 12.00 wib.
Robi Armilus, Wakil Ketua BEM Fisip Unri mengatakan kegiatan ini digelar karena banyak pesan di blackberry messenger yang membutuhkan darah.
"Banyak broadcast yang isinya butuh darah, jadinya kami adakan untuk bantu juga," ujar mahasiswa tingkat akhir jurusan Sosiologi ini.
Dikatakan Robi, kegiatan donor darah ini sudah sejak seminggu yang lalu disosialisasikan kepada mahasiswa Unri khususnya Fisip. Ia mengatakan walaupun aktivitas perkuliahan belum dimulai, tetapi masih ada mahasiswa dan pegawai kampus yang mendonorkan darahnya.
"Hari ini terkumpul 18 kantong darah dari mahasiswa dan pegawai yang di kampus, dari luar kampus juga ada yang mendonorkannya," katanya.
Menurut Robi, tidak hanya mahasiswa Unri yang mendonorkan, tetapi juga masyarakat lain.
"Ada mahasiswa yang bawa temannya juga untuk mendonorkan darah, jadi bisa bantulah," ujarnya.
Robi menuturkan kegiatan ini diadakan sebagai bakti sosial mahasiswa Fisip untuk masyarakat, khususnya yang membutuhkan darah. Kegiatan yang berlangsung di halaman kampus ini bertemakan "Berani Muda Berani Donor Darah".
"Tema itu dipilih supaya bisa menarik mahasiswa untuk mendonorkan darah mereka dengan ikhlas," katanya.

Sumber  :http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/02/21/bem-fisip-universitas-riau-gelar-aksi-donor-darah

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proses Perumusan Kebijakan

PROSES   PERUMUSAN   KEBIJAKAN           PENDAHULUAN           Salah   satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus Kebijakan Publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara secara sistematik, diperlukan sebuah proses yang   yang sistematis. Meskipun proses itu tidak selalu bersifat kaku, proses perumusan kebijakan memungkinkan sistem pemerintahan dalam merumuskan kebijakan menjadi teratur.             Sebagian besar tugas dalam proses perumusan kebijakan terletak pada para pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang dipimpin oleh seorang menteri di suatu departemen.Selain proses ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah lembaga-lembaga non pemerintah juga biasanya terlibat terutama pada proses pengusulan isu dan agenda kebijakan serta pengevaluasiannya.             Cara yang paling sering ditempuh untuk membuat kebijakan adalah membagi proses perumusannya kedalam beberapa langkah yang jelas dan mudah diidentifikasi secara terpisah PEMAIN KEBIJAKAN        Se

Teori Sistem Sosial

Teori system sosial menjelaskan tentang dinamika oganisasi dalam istilah-istilah dari jaringan sosial- hubungan dan interaksi orang didalam dan diuar organisasi. Blau dan Scott (1962) mengenalkan dua prinsip dasar yang membantu mendefinisikan sistem sosial. Salah satunya adalah susunan hubungan-hubungan sosial, atau pola-pola dari interaksi-interaksi sosial didalam sistem sosial.. Yang lain adalah budaya, atau nilai-nilai kebersamaan dari orang-orang di dalam sistem sosial. Hal ini berguna untuk mengingat bahwa susunan hubungan sosial dan budaya dari organisasi dapat dilihat secara formal, informal atau holistik. Struktur sosial ditentukan oleh jenis interaksi sosial, antara orang dengan berbagai status dalam organisasi. Tindakan Sosial mengacu pada jenis dan tingkat interaksi di antara mereka dalam sebuah organisasi, apakah mereka lebih tinggi, rendah, atau berorientasi pada teman sebaya. Misalnya, penting untuk dicatat bagaimana-sering dan panjangnya orang bercakap-cakap satu de

Fungsi sosiologi dalam pembangunan

Dalam pembangunan dikenal adanya tahapan perencanaan, penerapan atau pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencaaan perlu diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, yang menjadi kajian sosiologi yaitu pola interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, saluran komunikasi. Ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pihak yang menjadi pelopor pembangunan. Pada tahap pelaksanaan perlu adanya perhatian terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat, dengan mengadakan penelitian terhadap polapola kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Dengan mengetahui kekeuatan sosial tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pembangunan. juga diperlukannya pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi Pada tahap evaluasi dilakukan analisis terhadap efek pembangunan sosial. Sehingga bisa diketahui sejauh mana pembangunan sosial itu berhasil atau kurang berhasil terhadap masya