Langsung ke konten utama

Sejarah Kecamatan Pangkalan Kuras



Sejarah Kecamatan Pangkalan Kuras
Menurut sejarah Kerajaan Pelalawan memiliki 4 datuk salah satu dari 4 datuk tersebut berkedudukan di pangkalan kuras. Pusat pembangunan penduduknya berada di kuala napuh (pangkalan pasir). Setelah zaman kerajaan berganti dengan zaman kemerdekaan nama jabatan datuk diganti dengan camat. Datuk yang pertama kali memakai  istilah camat adalah datuk kasim. Jadi camat pertama  pada zaman awal kemerdekaan di pangkalan kuras adalah bapak datuk kasim dengan ibu kota kecamatan  pangkalan pasir (kuala napuh) setelah itu berturut-turut yang memimpin kecamatan pangkalan kuras pada zaman kemerdekaan setelah bapak datuk kasim  aadalah
1.      T,S Arifin
2.      T,S Jaafar ub
3.      T,S Jaafar M
Pada masa kepemimpinan T,S Jafar m ini yaitu kira-kira tahun 60- an masyarakat kuala napuh di minta kepangkalan pasir dengan alasan kondisi alam kuala napuh tidak layak untuk dikembangkan pembangunannya. Berkat kerjasama antara masyarakat dengan aparat pemerintah dengan waktu kurang dari 2 tahun seluruh masyarakat kuala napuh sudah bermukim dan membuat perkampungan di pangkalan pasir. Sejak itu masyarakat kuala napuh pindah ke kuala pasir  diganti menjadi desa kesuma oleh T Sjaafar M yang artinya “kerja sama untuk maju’
Kira-kira pada tahun  60 an Camat Ts Jaafar M  dipindahkan ke Kecamatan Air Tiris selanjutnya yang menggantikannya  adalah Yusuf Ar. Pada masa kepemimpinan Yusuf  Ar ibu kota kecamatan pangkalan kuras di pindahkan dari Pangkalan Pasir ke kelurahan sorek satu . sehingga seluruh pegawai kecamatan dan pegawai kanor KUA  pindah kelurahan sorek satu.
Demikianlah sejarah panjang kecamatan pangkalan kuras, dari kuala napuh, pangkalan pasir hingga akhirnya sekarang di kelurahan sorek satu sebagai salah satu kota yang cukup berkembang di Kabupaten Pelalawan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Proses Perumusan Kebijakan

PROSES   PERUMUSAN   KEBIJAKAN           PENDAHULUAN           Salah   satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus Kebijakan Publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara secara sistematik, diperlukan sebuah proses yang   yang sistematis. Meskipun proses itu tidak selalu bersifat kaku, proses perumusan kebijakan memungkinkan sistem pemerintahan dalam merumuskan kebijakan menjadi teratur.             Sebagian besar tugas dalam proses perumusan kebijakan terletak pada para pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang dipimpin oleh seorang menteri di suatu departemen.Selain proses ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah lembaga-lembaga non pemerintah juga biasanya terlibat terutama pada proses pengusulan isu dan agenda kebijakan serta pengevaluasiannya.             Cara yang paling sering ditempuh untuk membuat kebijakan adalah membagi proses perumusannya kedalam beberapa langkah yang jelas dan mudah diidentifikasi secara terpisah PEMAIN KEBIJAKAN        Se

Teori Sistem Sosial

Teori system sosial menjelaskan tentang dinamika oganisasi dalam istilah-istilah dari jaringan sosial- hubungan dan interaksi orang didalam dan diuar organisasi. Blau dan Scott (1962) mengenalkan dua prinsip dasar yang membantu mendefinisikan sistem sosial. Salah satunya adalah susunan hubungan-hubungan sosial, atau pola-pola dari interaksi-interaksi sosial didalam sistem sosial.. Yang lain adalah budaya, atau nilai-nilai kebersamaan dari orang-orang di dalam sistem sosial. Hal ini berguna untuk mengingat bahwa susunan hubungan sosial dan budaya dari organisasi dapat dilihat secara formal, informal atau holistik. Struktur sosial ditentukan oleh jenis interaksi sosial, antara orang dengan berbagai status dalam organisasi. Tindakan Sosial mengacu pada jenis dan tingkat interaksi di antara mereka dalam sebuah organisasi, apakah mereka lebih tinggi, rendah, atau berorientasi pada teman sebaya. Misalnya, penting untuk dicatat bagaimana-sering dan panjangnya orang bercakap-cakap satu de

Fungsi sosiologi dalam pembangunan

Dalam pembangunan dikenal adanya tahapan perencanaan, penerapan atau pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencaaan perlu diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, yang menjadi kajian sosiologi yaitu pola interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, saluran komunikasi. Ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pihak yang menjadi pelopor pembangunan. Pada tahap pelaksanaan perlu adanya perhatian terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat, dengan mengadakan penelitian terhadap polapola kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Dengan mengetahui kekeuatan sosial tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pembangunan. juga diperlukannya pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi Pada tahap evaluasi dilakukan analisis terhadap efek pembangunan sosial. Sehingga bisa diketahui sejauh mana pembangunan sosial itu berhasil atau kurang berhasil terhadap masya